Menanti PKB Jadi Penentu Koalisi

Menanti PKB Jadi Penentu Koalisi

Pemilihan umum legislatif telah berlangsung, Rabu (9/4/2014). Nasib partai politik dan calon wakil rakyat pun segera diketahui. Hasil sementara pemilu pun, sesuai hitung cepat berbagai lembaga survei, termasuk Litbang Kompas, relatif seperti yang sudah diperkirakan selama ini.

Nyaris tidak ada kejutan, kecuali raihan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sempat berkejaran dengan Partai Demokrat pada peringkat keempat, serta perolehan suara dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang jauh dari perkiraan.

Dengan meraih suara, sesuai hitung cepat (quick count) Kompas, tak lebih dari 5,11 persen (Kompas, 10/4/2014), pasangan calon presiden (capres) serta calon wakil presiden (cawapres) yang diunggulkan partai politik (parpol) itu, Wiranto-Hary Tanoesoedibjo, hampir tak mungkin mengikuti pemilu presiden pada 9 Juli mendatang.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan, pasangan calon diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wapres.

Raihan suara Partai Hanura, sesuai hitung cepat, jauh dari persyaratan ini sehingga harus berkoalisi dengan partai lain. Namun, rasanya sulit bagi pasangan Wiranto-Hary untuk tetap bersatu karena partai lain pasti akan mengajukan calonnya.

Terlebih lagi, raihan suara Partai Hanura lebih kecil, bahkan menjadi partai peringkat kesepuluh yang kemungkinan bisa menempatkan kadernya di Senayan.

Partai lain bisa dipastikan mengajukan capres atau cawapres unggulannya, apalagi dengan perolehan suara yang lebih besar daripada partai yang didirikan oleh Wiranto tersebut.

Penentu koalisi

Sebaliknya, hasil hitung cepat berbagai lembaga survei menempatkan PKB di atas angin. Bahkan, PKB bisa menjadi penentu arah gabungan partai dalam pencalonan presiden/wapres.

Terlebih lagi, dalam berbagai kesempatan setelah pemilu legislatif, Rabu, di Jakarta, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan, partainya masih terbuka dalam koalisi untuk pemilu presiden/wapres.

Tiga parpol yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu legislatif, sesuai hitung cepat, adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Ketiganya, sejak awal, sudah menyebutkan capres yang akan diusungnya, yaitu Joko Widodo (Jokowi) dari PDI-P, Aburizal Bakrie (Partai Golkar), dan Prabowo Subijanto (Partai Gerindra). Dengan modal raihan suaranya, tiga partai itu kemungkinan tetap mengajukan capresnya, termasuk dengan menggandeng parpol lain.

PDI-P dan Partai Golkar terbuka kemungkinan mengusung capres/cawapres sendiri, dengan menyandarkan diri memenuhi syarat jumlah kursi di DPR, seperti yang diatur dalam UU No 42/2008.

Partai Golkar yang mengandalkan perolehan kursi wakil rakyatnya di daerah dengan ”harga” kursi rendah, bilangan pembagi pemilih (BPP) kecil, terutama di wilayah bagian timur Indonesia, mungkin meraih lebih dari 20 persen kursi di DPR. Partai Gerindra hampir pasti harus menggandeng partai lain jikalau tetap ingin berkompetisi dalam pemilu presiden/wapres.

Partai Demokrat, yang dalam hitung cepat menempati peringkat keempat dalam perolehan suara, hingga hari ini masih belum menentukan capresnya.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, menanggapi hasil hitung cepat Pemilu Legislatif 2014, mengatakan, partainya masih terbuka kemungkinan tetap berada di pemerintahan atau menjadi oposisi. Di sinilah posisi PKB menjadi ”penting” dalam menentukan arah koalisi partai terkait pencalonan presiden.

Dengan raihan suara sekitar 9,17 persen, PKB yang sementara ini berada di peringkat kelima lebih leluasa untuk menentukan koalisi.

Dengan ambang batas penyimpangan hasil hitung cepat sebesar 1 persen, PKB bisa saja bertukar posisi dengan Partai Demokrat. Ditambah dengan sudah memiliki capres yang mengarah pasti, yaitu Mahfud MD atau Rhoma Irama, PKB bisa menentukan gabungan parpol yang mengusung capresnya. Mahfud, Rhoma, serta Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqiel Siradj, dan kiai NU lainnya, yang aktif dalam kampanye, adalah kunci perolehan suara PKB pada Pemilu Legislatif 2014 yang hampir dua kali lipat dibandingkan hasil pada Pemilu 2009 sebesar 4,95 persen.

Kalau PKB menggabungkan suaranya dengan salah satu dari tiga partai dengan raihan suara terbanyak, kemungkinan besar dalam Pemilu Presiden 2014 hanya akan ada tiga pasangan calon.

Pilihan ini mengindikasikan PKB sudah puas menempatkan calonnya sebagai wapres, mendampingi calon dari PDI-P, Partai Gerindra, atau Partai Golkar.

Namun, PKB dapat tetap mengajukan calonnya sebagai presiden, dengan mempertahankan Koalisi Indonesia Bersatu yang selama ini memerintah, dengan menggandeng Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) saja.

Anggota koalisi yang lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bisa saja ditinggalkan karena selama memerintah acapkali tak sejalan dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah intens membangun komunikasi dan dukungan dengan Prabowo, dan Partai Golkar mempunyai capres sendiri.

Tentu saja, PKB harus meminta kerelaan Partai Demokrat menempatkan hasil konvensinya menjadi cawapres, mendampingi, misalnya, Mahfud. Dan, Hatta Rajasa, Ketua Umum PAN, yang selama ini diunggulkan menjadi capres, tidak mencalonkan diri.

Gabungan Partai Demokrat, PKB, dan PAN diperkirakan melebihi syarat yang diminta dalam UU untuk mencalonkan pasangan presiden/wapres dalam pemilu. Tinggal bagaimana Yudhoyono, Muhaimin, dan Hatta membahas kemungkinan koalisi ini sekarang berjalan kembali.

Jika Koalisi Indonesia Bersatu (minus PKS dan PPP) mencalonkan presiden/wapres, bisa jadi dalam pemilu presiden/wapres mendatang ada empat pasangan calon yang akan berlaga.

PDI-P, yang bisa dengan menggandeng Partai Nasdem, serta Partai Golkar (mungkin menggandeng kembali Partai Hanura seperti pada Pemilu Presiden 2009), dan Partai Gerindra (bersama PPP dan/atau PKS) akan memenuhi syarat pula untuk mencalonkan presiden/wapres.

Dengan empat pasangan capres/cawapres, bisa jadi pemilu presiden/wapres pada 9 Juli mendatang akan memasuki putaran kedua.

”Politik adalah seni dari kemungkinan,” demikian pernyataan politisi asal Jerman, Otto von Bismarck (1815-1898).

Hasil Pemilu Legislatif 2014, sesuai perhitungan Komisi Pemilihan Umum, yang akan menjadi acuan pembagian kursi di DPR, belum selesai. Bisa jadi koalisi partai untuk mengajukan capres/cawapres dalam pemilu mendatang berbeda.

Prabowo pun mengatakan, Partai Gerindra mungkin saja berkoalisi kembali dengan PDI-P, seperti pada Pemilu Presiden/Wapres 2009.