Warga Suriah Dilenyapkan Secara Sistematis

Sebuah panel penyelidik PBB, Kamis (19/12), mengatakan, pihaknya yakin pemerintah Suriah sedang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan melenyapkan orang secara sistematis. Para pemberontak, kata panel itu, belum lama ini juga mulai melenyapkan para lawan mereka.

Dalam sebuah laporan yang berdasarkan pada sejumlah wawancara dengan para korban selamat dan keluarga para korban, panel itu mengatakan taktik perang digunakan pemerintah Presiden Bashar Assad. Taktik itu dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena hal itu merupakan bagian dari kebijakan untuk menyebarkan teror dan penderitaan mental di kalangan orang-orang yang bertanya-tanya tentang orang yang mereka cintai.

Kelompok pemberontak seperti Negara Islam Irak dan Levant ( atau ISIL) yang punya kaitan dengan Al Qaeda yang mengontrol sebagian besar Suriah utara juga mulai menangkap orang dan mendirikan penjara rahasia, kata panel itu.

Namun, kata panel itu, sebagian besar oposisi melakukan kejahatan perang dengan menculik pendukung hak asasi manusia, wartawan, aktivis, pekerja kemanusiaan, pemimpin agama dan orang-orang yang dianggap sebagai pendukung pemerintah Assad. Itu merupakan kejahatan perang karena walau tidak sistematis, para korban biasanya disandera untuk mendapatkan tebusan atau untuk dipertukarkan, dan keberadaan mereka tidak disembunyikan, kata panel itu.

Kelompok oposisi Suriah di pengasingan, Koalisi Nasional Suriah yang didukung Barat, mengatakan setiap kelompok oposisi yang secara ilegal menangkap dan manahan warga sipil tak berdosa sedang melanggar tujuan dasar pemberontakan Suriah. Kelompok itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa koalisi tidak menganggap ISIL sebagai bagian dari oposisi. "Tindakannya melayani kepentingan rezim."

Dalam kasus pemerintah Suriah, panel yang dipimpin diplomat dan ilmuwan Brasil, Paulo Sergio Pinheiro, mengatakan pihaknya menemukan "sebuah pola luas yang konsisten" yang dilakukan pihak keamanan, angkatan bersenjata dan milisi pro-pemerintah Suriah. Mereka menangkap orang dalam penangkapan massal atau pencarian dari rumah ke rumah dan di pos pemeriksaan dan rumah sakit, kemudian melenyapkan orang-orang itu dan bahkan menyangkal mereka pernah ada.

Sebagian besar korban adalah pemuda. Anggota panel, Karen Koning AbuZayd, mengatakan, berdasarkan "laporan yang konsisten" tentang bagaimana dan di mana orang menghilang, panel mengasumsikan "sebagian besar dari mereka" telah disiksa di penjara. "Tampaknya itu menjadi kebijakan karena begitu luas. Itu terjadi di seluruh negeri," katanya kepada The Associated Press. "Kami tahu ada ribuan, tetapi kami tidak tahu berapa banyak orang yang ditahan."

Panel PBB itu menekan pemerintah Suriah untuk memberikan informasi dan meminta kedua belah pihak untuk menghentikan praktek tersebut.

Di Damaskus, Wakil Menteri Luar Negeri Suriah, Faysal Mikdad, mengecam PBB. Dia mengatakan kepada televisi pemerintah Suriah bahwa peran badan dunia itu dalam krisis Suriah sangat "memalukan."

Di antara kasus yang dikutip panel itu adalah seorang perempuan 60 tahun yang dimasukkan ke penjara di Homs karena bertanya tentang anaknya yang hilang. Dalam kasus lain, seorang pembelot dari angkatan udara menjelaskan sejumlah perintah untuk tidak memberikan informasi tentang keberadaan tahanan atau berbicara dengan keluarga mereka. Seorang pembelot lain mengatakan, para petugas menerima perintah untuk mengumpulkan semua pria usia 16 - 40 tahun yang ambil bagian dalam demonstrasi.

Amnesty International, Kamis, juga melaporkan bahwa Negara Islam di Irak dan Levant telah "secara kejam melanggar hak-hak masyarakat lokal" di sejumlah penjara rahasia di Suriah utara di mana penyiksaan dan pembunuhan merupakan hal yang lumrah. Laporan Amnesty itu berdasarkan sejumlah wawancara dengan para mantan tahanan.

Tuduhan panel PBB dan Amnesty itu muncul hanya beberapa jam setelah Majelis Umum PBB menyetujui sebuah resolusi yang mengekspresikan kemarahan atas "meluas dan sistematisnya pelanggaran berat" oleh pihak-pihak berwenang Suriah dalam hampir tiga tahun konflik yang menurut para aktivis telah menewaskan lebih dari 120.000 orang.