Kritik Kebijakan Rusia di Crimea, Profesor Ternama Dipecat

Kritik Kebijakan Rusia di Crimea, Profesor Ternama Dipecat

Salah satu universitas ternama Rusia, Selasa (24/3/2014), dituduh melakukan sensor politik setelah memecat salah seorang profesornya setelah membandingkan aneksasi Crimea dengan aneksasi Austria oleh Nazi Jerman.

Institut Kebijakan Luar Negeri Moskwa (MGIMO), yang dikelola Kementerian Luar Negeri Rusia, pada Senin (23/3/2014) mengatakan telah memecat pakar filsafat Profesor Andrei Zubov karena mengkritik kebijakan  Rusia menganeksasi Crimea.

Pada 1 Maret 2014, Zubov menulis opininya di harian bisnis Vedomosti, yang isinya membandingkan langkah Rusia di Crimea dengan aneksasi Austria oleh Jerman pada 1938.

Dalam pernyataan resminya, MGIMO mengatakan telah memutus kontrak Zubov dan memecatnya dari universitas itu.

MGIMO mengatakan, pernyataan Zubov terkait peristiwa di Crimea dan kebijakan luar negeri Rusia memicu kemarahan sivitas akademika universitas itu.

Pihak universitas mengaku sudah memberi peringatan resmi kepada Zubov pada 5 Maret lalu terkait pernyataannya soal Ukraina dan Crimea. "Zubov telah membuat analogi yang tak tepat dan menghina sejarah," kata MGIMO.

Sementara itu, Zubov mengatakan, pemecatan dirinya sebagai jajaran staf pengajar MGIMO merupakan bentuk diskriminasi terhadap perbedaan pendapat.

"Ini merupakan diskriminasi terhadap saya dan pandangan politik saya," kata Zubov yang berencana mengajukan banding atas pemecatannya itu.

"Selama 12 tahun bekerja bersama MGIMO saya sudah menulis banyak artikel dan mengeluarkan pendapat yang tak sejalan dengan Kementerian Luar Negeri Rusia, dan tidak menimbulkan masalah," kata dia.

"Jika semua orang menyatakan setuju dengan kebijakan pemerintah, lalu siapa yang akan memberi tahu mereka bahwa telah terjadi kesalahan? Namun, ternyata zaman sudah berubah," lanjut Zubov.

MGIMO yang terletak di wilayah selatan Moskwa merupakan tempat pendidikan pada calon diplomat dan politisi elite Rusia. Universitas ini sudah mencetak banyak nama ternama, salah satunya adalah Menteri Luar Negeri Rusia saat ini, Sergei Lavrov.