Angket Akan Ungkap Konspirasi di Balik SK Menkumham

Angket Akan Ungkap Konspirasi di Balik SK Menkumham

Kuasa hukum kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, kontroversi yang timbul dari pengesahan kepengurusan partai politik merupakan alasan yang kuat untuk mengajukan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Hak angket ini, sebut Yusril, akan membuka lebih jauh hal-hal di balik pengesahan kepengurusan partai politik. 

"Dasar hak angket, bisa apa saja. Kebijakan pemerintah yang memberikan dampak luas dalam kehidupan sosial, atau pengesahan terhadap parpol oleh Menkumham bisa jadi suatu alasan untuk ajukan angket karena dampak putusan itu cukup luas," ujar Yusril, di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (25/3/2015).

Yusril meyakini, penggunaan hak angket ini akan menyingkap banyak hal. Salah satu yang akan menjadi fokus penyelidikan panitia angket di antaranya latar belakang dikeluarkannya SK Menkumham.

"Seperti, ada kah keterlibatan pihak lain, ada kah konspirasi politik Menkumham? Apakah Menkumham hilang independensinya? Hak angket bisa membuka itu," ujar Yusril.

JIka pengajuan hak angket ini diterima dalam forum rapat paripurna, maka panitia angket yang terbentuk akan memiliki wewenang yang sangat luas.

"Panitia angket akan jadi seperti jaksa bisa panggil siapa saja dan bisa bertindak betul-betul seperti penyidik. Ini akan timbulkan dampak politik sangat luas," kata dia.

Koalisi Merah Putih sepakat untuk mengajukan hak angket untuk menindaklanjuti keputusan Menkumham yang mengesahkan PPP kubu M Romahurmuzy dan Partai Golkar kubu Agung Laksono. KMP menganggap keputusan itu telah menyalahi undang-undang dan bentuk intervensi pemerintah terhadap partai politik. Mereka mengklaim, saat ini sudah ada 115 tanda tangan yang menyetujui penggunaan hak angket.