PAN Pastikan Tetap di KMP Meski Tak Sejalan soal Angket Menkumham

PAN Pastikan Tetap di KMP Meski Tak Sejalan soal Angket Menkumham

Fraksi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih memastikan akan mengajukan hak angket atau hak menyelidiki terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H Laoly terkait konflik Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Namun, salah satu anggota KMP, Partai Amanat Nasional, belum menentukan sikap terkait penggunaan hak angket tersebut.

"Angket masih dipelajari. Seberapa urgent hak angket ini," kata Wakil Ketua Umum PAN Mulfachri Harahap, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/3/2015).

Ia membantah bahwa belum adanya sikap dari PAN terkait pengajuan angket ini merupakan sinyal partainya tak harmonis dengan Koalisi Merah Putih. Menurut dia, PAN hanya butuh kehati-hatian sebelum menentukan sikap.

"Sikap PAN di KMP belum berubah. Sampai hari ini PAN tetap di luar pemerintahan," ujarnya.

Hak angket digulirkan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie bersama fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. KMP menganggap Menkumham telah bertindak sewenang-wenang dengan mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono. (Baca: Fadli Zon: Kalau Saya Presiden, Saya Pecat Yasonna Hari Ini)

KMP juga mempermasalahkan keputusan Menkumham yang sebelumnya mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy. (Baca: Kubu Agung Disahkan, Fraksi Parpol di KMP Pastikan Gunakan Hak Angket)

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menginstruksikan Fraksi PAN di DPR tak perlu menggunakan hak angket terhadap keputusan Menkumham itu.

"PAN di seluruh Indonesia, termasuk Jakarta, rakyat jenuh kalau politik gaduh, DPR gaduh, DPRD gaduh, noise , berisik,ribut," kata Zulkifli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/3/2015).