Fadli Zon Kini Tak Bela Ketua DPR yang Dilaporkan ke MKD

NASIONAL - Wakil Ketua DPR Fadli Zon tak membela Ketua DPR Ade Komarudin yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Ia kini menyerahkan laporan tersebut kepada MKD untuk menanganinya.

"Kalau saya, kita serahkan ke MKD untuk menindaklanjuti laporan tersebut," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/2/2016).

Ade dilaporkan oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP) atas tuduhan menerima gratifikasi pesawat jet mewah.

Meski pelapor hanya menyerahkan bukti berupa foto yang beredar di media sosial, dan laporan itu dilakukan jelang kontestasi Musyawarah Nasional Partai Golkar, tetapi Fadli enggan berspekulasi.

Dia hanya berharap MKD menindaklanjuti laporan tersebut dengan sebaik-baiknya.

"Saya tidak mau berpendapat. Ada laporan, saya tidak tahu apa yang lapor ada kaitan dengan parpol atau kelompok tertentu," ucap dia.

Sikap berbeda sebelumnya ditunjukkan Fadli saat Setya Novanto masih menjabat ketua DPR dilaporkan ke MKD.

(baca: Setelah Dengar Isi Rekaman, Fadli Zon Makin Mantap Bela Novanto)

Novanto dilaporkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said atas tuduhan meminta saham PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Saat itu, Fadli membela Novanto dan justru menyerang Sudirman Said. Pada akhirnya, Novanto mundur sebagai Ketua DPR menjelang pengambilan keputusan di MKD.

Pimpinan DPR Minta Kubu Agung Laksono Sabar

Pimpinan DPR Minta Kubu Agung Laksono Sabar

Pimpinan DPR batal menindaklanjuti surat yang dikirimkan Fraksi Partai Golkar kubu Agung Laksono terkait pergantian pimpinan fraksi Golkar. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, hal ini dilakukan karena ada putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara yang menunda keabsahan kubu Agung. 

"Karena ada putusan sela dan menjadikan itu tertunda, ya artinya masih status quo. Masih pimpinan fraksi yang ada sekarang (Ade Komarudin)," kata Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Fadli meminta kubu Agung untuk bersabar sampai ada putusan hukum tetap. Setelah itu, kata dia, kubu bisa melakukan pergantian pengurus fraksi.

"Kami tidak akan bacakan suratnya. Tidak akan dibahas dalam Bamus (Badan Musyawarah) juga," ucap Fadli.

Setelah keluarnya pengesahan Menkumham, Agung Laksono ingin mengganti susunan pengurus fraksi di DPR. Namun kubu Aburizal melakukan perlawanan dan mempertahankan kepengurusan fraksi saat ini yang dipimpin Ade Komarudin.