Buah Melon Yang Tahan 30 Hari Disimpan

Buah Melon Yang Tahan 30 Hari Disimpan

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengembangkan buah melon Tacapa, yang diklaim memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan melon varietas lain.

Buah melon Tacapa potensial dibudidayakan pada lahan kritis karst.

"Melon Tacapa memiliki ukuran besar dengan berat rata-rata antara 1,7 kilogram sampai 3,2 kilogram, dan tahan terhadap jamur tepung penyebab powdery mildew," kata peneliti melon UGM, Budi Setiadi Daryono, Kamis (25/6).

Menurut dia, melon yang memiliki warna kulit hijau gelap untuk Tacapa "Green Black", dan putih keperakan untuk Tacapa "Silver" serta warna daging buah kuning kehijauan itu, dapat dibudidayakan menggunakan media tanam abu vulkanik.

"Ketahanan melon Tacapa terhadap jamur tepung dapat meminimalkan penggunaan pestisida selama proses penanaman, sehingga memperkecil kemungkinan adanya residu pestisida dalam buah melon," katanya.

Ia mengatakan biasanya untuk mendapatkan hasil panen yang bagus, banyak petani melon menggunakan pestisida untuk mencegah kerusakan atau pembusukan pada tanaman.

Penggunaan pestisida pada komoditas pertanian yang berlebihan menimbulkan potensi bahaya bagi kesehatan petani dan konsumen.

"Akibat mengkonsumsi produk hortikultura yang mengandung residu pestisida, konsumen dapat terkena gangguan kesehatan seperti kanker, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) pada anak, gangguan sistem saraf dan melemahkan sistem kekebalan tubuh," katanya.

Menurut dia, melon hasil penelitiannya itu minim residu pestisida dan bebas ethrel. Melon Tacapa tidak membutuhkan intensitas penyemprotan fungisida yang tinggi karena sudah memiliki gen ketahanan terhadap jamur tepung.

"Melon Tacapa juga memiliki daya simpan yang cukup lama yakni 15 sampai dengan 30 hari," kata dosen Fakultas Biologi UGM itu.

Ia menjelaskan proses pemasakan yang alami dan warna daging buah melon Tacapa yang menarik, membuat melon itu tidak memerlukan ethrel untuk mempercepat proses pemasakan sebagaimana yang umum terjadi pada melon varietas lain.

"Penggunaan ethrel pada melon dapat mengurangi lamanya daya simpan dan dapat mengecewakan pembeli karena terkecoh oleh warna yang menarik tetapi buah melonnya kurang umur (kurang masak) sehingga rasanya tidak manis," katanya.

Menpora Evaluasi Cabor yang Gagal di SEA Games

Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, berharap ke depannya pertemuan antara PP dan PB cabang olahraga dengan KONI, KOI, serta seluruh stakeholder lebih intim. Pada Kamis 25 Juni 2015, Menpora bersama KONI, KOI, dan Satlak Prima melangsungkan evaluasi terhadap hasil dan prestasi beberapa cabor di SEA Games 2015 lalu.

"Ini merupakan model baru yang kami terapkan, karena evaluasi memang harus dilakukan menyeluruh dan mendetail. Ini pun menurut saya belum terlalu detail, saya harap ke depan ada forum yang lebih terbuka," ujar Menpora, Imam Nahrawi, di Wisma Kemenpora, Kamis (25/6/2015).

Pada SEA Games 2015 lalu, Indonesia hanya mampu finis di posisi lima klasemen perolehan medali. Hasil ini membuat beberapa cabor yang gagal meraih target mendapat evaluasi dari Kemenpora, KONI, KOI, dan Satlak Prima.

"Pertemuan ini lebih diharapkan pada terciptanya keterbukaan, sehingga tidak ada yang disembunyikan dari masing masing pihak. Saya ingin menarik benang merah, harus ada kebijakan mendasar yang lebih kuat dalam hubungan stakeholder."

Imam Nahrawi juga berharap ada keselarasan antara KONI dan KOI di masa mendatang. Ia ingin tidak ada tumpang tindih kewenangan.

"Saya senang dengan adanya pemikiran untuk penyatuan dari KONI dan juga KOI. Ini merupakan sebuah terobosan baru yang luar biasa, semoga ini bisa berlanjut menjadi sesuatu yang nyata," ujar Imam Nahrawi. "Saya kira harus didukung wacana ini, agar nantinya tidak ada tumpang tindih. Saya senang karena ada komitmen dari Ibu Rita dan Bapak Tono untuk kembali duduk semeja."

Pada acara yang diselenggarakan di Wisma Kemenpora tersebut, sebanyak 11 cabor berprestasi di SEA Games 2015 menerima penghargaan. Masing masing cabor termasuk ketua kontingen, Taufik Hidayat, menerima Rp 200 juta.

Source : Portal Bola

Persetujuan Libur Nasional 2016

Persetujuan Libur Nasional 2016

Sebanyak tiga kementerian menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Libur Nasional dan Cuti Bersama 2016.

Ketiga Kementerian itu yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Yuddy Chrisnandi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri yang disaksikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.

"Kesepakatan bersama Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2016 telah ditandatangani," kata Puan di Jakarta melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Puan mengatakan Libur Nasional sebanyak 15 hari dan Cuti Bersama mencapai empat hari berdasarkan rapat koordinasi kesepakatan bersama.

Penetapan Cuti Bersama dan Hari Libur Nasional mempertimbangkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan, serta meningkatkan produktivitas kerja, sektor pariwisata dalam negeri yang mempunyai dampak peningkatan ekonomi, dan kompensasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak pernah atau kesulitan waktu mengambil cuti.

"Keputusan ini diharapkan semua pihak yang memerlukan tanggal tersebut bisa disesuaikan dengan jadwal mereka dan bermanfaat, serta berimplikasi untuk kebijakan bagi bangsa dan negara," ujar Puan.

Sementara itu, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi menuturkan akan menindak tegas PNS yang bolos atau tidak mengikuti peraturan dalam SKB tiga Menteri tersebut.

"Sanksi disiplin PNS tetap berlaku mulai yang ringan, sedang dan berat," tutur Yuddy.

Berdasarkan SKB tiga Menteri jumlah Hari Libur dan Cuti Bersama 2016 sama dengan 2015 sebanyak 19 hari.

Al Gore ajak Ridwan Kamil berkoalisi atasi global warming

Al Gore mengajak Walikota Bandung Ridwan Kamil berkoalisi dalam mengatasi global warming pada acara Roundtable Meeting and Presentation on Future Urban Mobility yang diinisiasi mantan Wapres AS, Al Gore.

"Saya diundang Al Gore, mantan wakil presiden Bill Clinton untuk memberikan presentasi." ujar Walikota Bandung Ridwan Kamil kepada Antara London, usai bertemu dengan Dutabesar RI untuk Kerajaan Inggris Raya Hamzah Thayeb di KBRI London, Senin.

Ridwan Kamil bersama Ridwahsyah Yusuf Achmad, Co Founder Bandung Strategic Leadership Forum mengadakan kunjungan kerja ke Inggris dari tanggal 22 hingga 28 Juni, selain menghadiri pertemuan dengan Kepala Genetation Investment Management Al Gore juga mengadakan pertemuan dengan pengusaha Inggris serta peninjau sistem transportasi di London.

Ridwan Kamil yang terpilih menjadi pemenang karya design inovatif oleh British Council tahun 2006, memberikan presentasi di depan kalangan bisnis Inggris diadakan UK-ASEAN Business Council, di Benoy, perusahaan yang bergerak di bidang arsitektur, tata kota, dan design, London.

Dalam pertemuan dengan para pengusaha yang tergabung dalam UK-ASEAN Business Council, Ridwan Kamil memberikan paparan mengenai peluang investasi yang bisa dilakukan para bisnisman Inggris di London.

Sementara itu , Executive Director UKABC, Ross Hunter menanyakan bagaimana mengembangkan bisnis di Bandung karena adanya pandangan di kalangan bisnis di Inggris adalah Nothing is easy, but everything is possible.

Ridwan menyebutkan untuk Bandung semua ijin-ijin usaha dilakukan secara online.

Ridwan menyebutkan masyarakat Indonesia sangat aktif di sosial media dan diakuinya kalau dirinya aktif menggunakan sosial media sebelum menjadi walikota. Ridwan mengakui manfaatkan sosial media pada kampanye pemilihan walikota Bandung lalu.

Pada awal paparan di depan kalangan bisnis Inggris, Ridwan menunjukkan desain gedung rumahnya yang terbuat dari botol bekas dan masjid karyanya yang memenangkan penghargaan.

Ridwan menyebutkan Bandung saat ini berpenduduk 2, 7 juta dengan pertumbuhan ekonomi sembilan persen, dan 55 persen ekonominya berasal dari perusahaaan kecil dan menengah.

Bandung dikeliingi pegunungan, sehingga udaranya cukup sejuk. Bandung juga merupakan pusat kreativitas dan seni yang terpilih sebagai tujuan utama wisata kuliner, ujarnya.


Little Bandung

Karena latar belakang inilah, Ridwan melihat peluang yang besar untuk mendekatkan Bandung dengan London. Ridwan berharap akan ada "Little Bandung" di London di masa mendatang.

Dikatakannya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bandung sekitar enam juta orang/tahun. Dengan rencana pembangunan jaringan kereta api dari Jakarta - Bandung, waktu tempuh perjalanan darat yang saat ini berkisar tiga jam dapat dikurangi menjadi 30 menit.

Dalam paparannya Ridwan menyebutkan rencana utama menjadikan Bandung sebagai kota inovasi. Inovasi ini tidak hanya mencakup ilmu pengetahuan dan teknologi namun juga di bidang birokrasi. Ridwan menekankan kolaborasi dan distribusi yang menjadi kewenangan.

Dalam kesempatan itu Ridwan Kamil juga menyebutkan bahwa Bandung menjadi kota yang menghormati HAM pertama di Indonesia dan akan mempunyai peraturan tentang HAM. Bandung juga merupakan kota pertama di Indonesia yang menangani pakta anti korupsi, ujar Ridwan Kamil.

Dikatakannya keberhasilan Bandung juga tidak lepas dari dukungan masyarakat yang menyatakan kesukarelaan dan mau bergotong royong yang masih menjadi semangat yang nyata di Bandung seperti tercermin pada persiapan KTT Asia Afrika bulan April lalu.

Ridwan menyebutkan saat ini di Bandung sedang digalakkan sebagai "A City Made of Happiness" . Dari survey yang dilakukan, terbukti bahwa penduduk Bandung terhitung mempunyai tingkat happiness yang tinggi.

Ridwan juga menunjukkan video mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat Bandung yang mempunyai bus wisata keliling kota Bandung seperti halnya yang ada di kota London.

Bandung menjadi salah satu dari 10 kota yang dipilih oleh Bloomberg untuk proyek peningkatan keselamatan transportasi. Ridwan merupakan ketua asosiasi walikota se-pulau Jawa. Ridwan mengundang perusahaan Inggris yang bergerak di sektor keselamatan transportasi ke Bandung

Dikatakannya meskipun keterbatasan dana selalu menjadi kendala, namun melalui peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk kalangan bisnis Inggris diharapkan dapat mendukung pembangunan Bandung.

Kepada para pengusaha Ridwan mengenalkan program yang diterapkannya di kalangan pegawai PNS selama seminggu seperti pada hari Senin menjadi hari makan tanpa nasi, dan hari Selasa tidak merokok, hari Rabu sebagai hari berbahasa Sunda dan lengkap dengan busana Jawa Barat, dan pada Hari Kamis sebagai hari berbahasa Inggris, sedangkan hari Jumat hari bersepeda.

Selain itu juga ada program untuk Anak-anak sekolah yang dianjurkan untuk memungut sampah di sekitarnya. Di alun-alun kota Bandung juga ada acara nonton bersama tiap minggunya yang didukung Kedutaan Inggris di Jakarta.

Menurut Ridwan Kamil, karena kontur tanah pegunungan, Bandung merencanakan akan membangunan kereta gantung dan monorel selama lima tahun mendatang dan juga merencanakan membangun instalasi persewaan sepeda seperti di London dan mengundang kalangan swasta untuk membangun hal ini, kesemuanya ini pada akhirnya ingin mewujudkan Bandung sebagai Smart City.

Untuk itu Ridwan tengah menyiapkan Bandung Commad Centre yang meng-conect semua instansi pemerintahan dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Masyarakat dapat secara langsung melaporkan kejadian dan peristiwa kriminal yang dialaminya dengan menggunakan aplikasi panic button pada smartphone yang dimilikinya.

Pemkot Bandung telah membangun lebih dari 2000 hots spots dan membangun instalasi parkir meteran untuk semakin mengurangi penggunaan uang tunai dan korupsi.

Demikian juga untuk pendaftaran sekolah, Ridwan membangung sistem registrasi sekolah secara online. Bandung juga tengah menyiapkan pusat teknologi dengan luas sekitar 600 hektar.

Tahun 2014 Bandung terpilih menjadi kota dengan pelayanan publik terbaik oleh Komisi Ombudsman. Ridwan mendirikan Urban Farming yang mendorong gerakan bercocok tanam.

Ridwan menyebutkan Bandung berencana membangun gedung pertunjukan bertaraf internasional. Dan untuk ini, Ridwan Kamil memanfaatkan waktu kunjungannya untuk bertemu dengan arsitek dari kelompok bisnis Jardine and Matheson.

Selain itu Ridwal Kamil juga akan memberikan kuliah di Goldsmiths College, dan mengunjungi Tech Innovation Hub serta berkunjung ke Nottingham dan bertemu dengan Walikota Nottingham City serta menyaksikan model transportasi Express Transport Project dan Tramlink Depot, serta Oxford.

Wapres JK Temui Pangeran Andrew di Istana Buckingham

Wapres JK Temui Pangeran Andrew di Istana Buckingham

Hari ini, Kamis (14/5/2015), Wakil Presiden Jusuf Kalla menemui Pangeran Andrew di Istana Buckingham, London, Inggris. Pertemuan yang berlangsung tertutup itu dijadwalkan mulai pukul 15.35 waktu setempat, atau pukul 22.35 WIB. 

Belum jelas agenda pertemuan kedua pihak di Istana itu. Dino Rachmadiana Kusnadi, Konselor Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya Kedutaan Besar RI di London, mengatakan, pertemuan itu berlangsung dalam jamuan minum teh ala Kerajaan Inggris. 

"Acara minum teh, bukan sekadar minum teh, melainkan ada misi penting di dalam pertemuan itu. Saya belum bisa menjelaskan apa yang akan dibicarakan dalam pertemuan itu," kata Dino Rachmadiana, sebelum pertemuan Wakil Presiden dengan Pangeran Andrew.
   
Pangeran Andrew atau The Duke of Yorko adalah anggota keluarga Kerajaan Inggris yang menjadi ahli waris takhta kerajaan keenam. Andrew bertugas mendukung tugas Ratu Inggris dalam hal pendidikan dan keahlian, kewirausahaan, dan rekayasa.
   
Andrew yang lahir pada 19 Februari 1960 merupakan anak ketiga dari pasangan Ratu Elizabeth II dan Duke of Edinburgh (Pangeran Philips).

Dia menyandang gelar Pangeran Andrew dan menjadi Duke of York saat menikah dengan Sarah Ferguson tahun 1986. Sebelumnya, Andrew pernah bergabung dengan angkatan laut Inggris dan menjadi perwira penerbang tahun 1981.

Menurut Dino, biasanya pertemuan tersebut membahas kerja sama antar-kedua negara. Hubungan kerja sama Indonesia-Inggris semakin meningkat seiring dengan meningkatnya intensitas kunjungan pejabat kedua negara.

Sebelumnya, pada 30 Oktober 2014, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan kenegaraan ke Inggris dengan sejumlah menteri.
   
Selain menemui Pangeran Andrew, Jusuf Kalla juga menggelar rangkaian acara resmi di London.

Beberapa acara yang akan dijalani Kalla hari ini adalah menemui kalangan pengusaha Inggris di Kantor Kedutaan Besar RI di London.

Mereka tergabung dalam perusahaan Olam International Ltd, Jardines and Matheson Holdings Ltd, dan Standard Chartered Bank.

Kalla juga menggelar pertemuan dengan CEO Asia House Michael Lawrence. Asia House merupakan organisasi non-profit yang menaruh perhatian pada persoalan seni, budaya, dan kerja sama ekonomi.

Pada malam hari, Kalla menggelar pertemuan dengan perwakilan masyarakat Indonesia yang ada di Inggris.

Berbahaya Menarik TNI dalam Politik Praktis

Berbahaya Menarik TNI dalam Politik Praktis

Setelah dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres di Surabaya, 12-13 Mei, Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara kepada Pemimpin Redaksi Kompas TV, Rosianna Silalahi, di Surabaya, pagi tadi, Kamis (14/5/2015). Salah satunya ialah soal mulai ditariknya TNI dalam politik praktis.

Sebagai jenderal yang membidani TNI keluar dari politik praktis, SBY mengajak semua pihak untuk berhati-hati menarik TNI kembali dalam kancah politik praktis. 

Salah satu yang mengemuka adalah wacana TNI menjadi sekjen dan penyidik KPK.

"Berbahaya jika menarik TNI dalam lingkaran kekuasaan. TNI tidak untuk politik praktis. Tidak begitu demokrasi," kata SBY.

"Kita harus belajar dari pengalaman ketika TNI-Polri masuk dalam politik praktis," ujarnya.

Bagi SBY, konflik KPK dan Polri merupakan pendewasaan institusi. KPK dan Polri diyakini SBY bisa menjadi sinergi yang matang dalam menangani kasus hukum di Indonesia.

Menurut dia, jika tidak relevan dengan tugas dan pokok TNI, sebaiknya TNI tidak dilibatkan dalam politik praktis.

Pada kesempatan ini, SBY juga menyampaikan soal cita-cita Partai Demokrat ke depan, presiden menjabat sebagai ketua umum partai, dan siapa yang akan menjabat sebagai posisi kunci di Partai Demokrat.

erbagai Cara Cegah Prostitusi "Online", dari Peran Orangtua hingga Negara

erbagai Cara Cegah Prostitusi "Online", dari Peran Orangtua hingga Negara

Orangtua sedianya berperan dalam memberikan pendidikan seksual kepada anak. Dengan demikian, anak tidak mencari tahu sendiri mengenai seksualitas yang dikhawatirkan menjerumuskan anak ke dunia pornografi.

"Pendidikan seksualitas harus diajarkan sejak dini supaya anak tahu akibatnya. Kalau menyimpang, itu akibatnya apa, maka anak di dalam bawah sadar punya cara berpikir, bernalar, dan dia sadar efek pada dirinya kalau melakukan itu tidak hanya takut dosa, tetapi juga apa efek terhadap dirinya," kata tokoh agama yang juga anggota Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Romo Benny Susetyo di Jakarta, Rabu (13/5/2015).

Menurut Benny, masalah prostitusi sedianya tidak hanya dipandang dari kacamata moral, tetapi juga kacamata sosial, psikologi, hingga pendidikan. Ia menyayangkan sikap orangtua yang selama ini cenderung memandang tabu seks. Padahal, menurut dia, orangtualah yang semestinya memegang peran untuk memperkenalkan pendidikan seksual kepada anak sejak dini.

Di samping peran orangtua, Benny menilai penanggulangan prostitusi yang berdekatan dengan pornografi ini memerlukan campur tangan negara. Ia menilai pemerintah perlu membangun lebih banyak pusat kreativitas sehingga masyarakat bisa menyalurkan libidonya untuk kegiatan lebih positif.

"Orang bisa menggunakan libidonya menjadi lebih kreatif, inovatif, dengan membangun kebebasan berekspresi, bentuk-bentuk kesenian. Anak-anak itu eksplorasi olahraga sehingga tenaganya tidak lagi berpikir masalah-masalah 'di bawah'," kata Benny.

Bukan hanya itu, masyarakat juga perlu diberikan pendidikan agar lebih kritis dalam menggunakan media sosial. Kerap kali, media sosial menjadi sarana untuk menyebarluaskan pornografi. Benny juga menyoroti fenomena artis yang terjebak bisnis prostitusi. Menurut dia, fenomena ini muncul selama hedonisme dan konsumerisme menjadi gaya hidup masyarakat.

"Kalau kita mau, harus ada identitas. Identitas orang dilihat tidak dalam gaya hidup yang mewah. Banyak orang hebat, profesor, pakai sepeda bangga, tetapi dia punya nilai, dihargai prestasinya karena nilai," ucap Benny.

Namun, saat ini, masyarakat cenderung kurang memberikan penghargaan kepada orang yang menerapkan nilai kejujuran dan kesederhanaan.

"Di negara maju, kalau tidak jujur, terkena stigma itu. Orang menjadi tidak lagi memiliki sesuatu yang diteladani, maka orang itu habis, kehilangan namanya. Tapi, di sini kan enggak. Di sini orang toh malah bangga melakukan itu," tutur Benny.

Bisnis prostitusi di kalangan artis mulai terkuak. Pekan lalu, kepolisian menangkap RA (32), seorang pria yang diduga berperan sebagai mucikari. Ia menawarkan jasa wanita penghibur dari kalangan artis dan model dengan tarif Rp 80 juta hingga Rp 200 juta. Dari praktik itu, RA mendapatkan keuntungan kurang lebih 30 persen dari tarif wanita yang disewa.

460 Tersangka Divonis Bersalah, Ini Fakta KPK Akurat

460 Tersangka Divonis Bersalah, Ini Fakta KPK Akurat

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menyampaikan bahwa KPK selama ini taat asas dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penetapan seseorang sebagai tersangka KPK tentunya melalui adanya dua alat bukti permulaan yang cukup. 

"Ada sekitar 460 tersangka dari KPK yang diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang semuanya dihukum hakim. Ini fakta bahwa 100 persen bukti akurasi dan prudensialitas KPK. SOP (standar operasional prosedur) di KPK taat asas, dua alat bukti permulaan untuk menentukan seseorang sebagai tersangka," kata Busyro melalui pesan singkat, Kamis (14/5/2015). 

Ia menolak jika putusan praperadilan yang menyatakan penetapan dua tersangka KPK tidak sah dianggap menunjukkan bahwa bukti yang dimiliki KPK selama ini tidak cukup. Menurut Busyro, praperadilan tidak berwenang untuk menilai bobot dua alat bukti yang dimiliki aparat penegak hukum.

Kendati demikian, Busyro sepakat jika KPK harus melakukan evaluasi. Menurut dia, evaluasi bukan suatu beban bagi KPK karena budaya organisasi di lembaga itu terbiasa dengan evaluasi internal. Pimpinan KPK ke depannya memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi.

"Tetapi, (evaluasi) ini lebih tepat menjadi agenda pimpinan struktural deputi ke bawah dan satuan-satuan tugas. Pimpinan ke depan punya kewajiban ini. Plt (pelaksana tugas pimpinan) kan hanya sementara dan sebaiknya tidak melakukan tindakan-tindakan manajemen yang mendasar," tutur dia.

Bukan hanya KPK, evaluasi juga dinilai perlu dilakukan lembaga penegak hukum lainnya, termasuk kepolisian dan Kejaksaan Agung. Bahkan, menurut Busyro, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga perlu melakukan evaluasi.

"Evaluasi tidak efektif jika tidak sistemik, simultan oleh tiga aparat penegak hukum, bahkan juga Mahkamah Agung, yang mendesak sekali untuk evaluasi ke dalam dan seluruh hakim, juga MK," ujar Busyro.

Sejumlah pihak menilai KPK perlu memperbaiki diri setelah dua kali kalah dalam praperadilan.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin atas penetapannya sebagai tersangka. Hakim tunggal Yuningtyas Upiek Kartikawati memutuskan bahwa penetapan Ilham sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sah.

Ini merupakan kedua kalinya bagi KPK kalah dalam praperadilan. Pada 16 Februari lalu, hakim tunggal Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Hakim menganggap KPK tidak berwenang menetapkan Budi sebagai tersangka.

"Republik Riuh Rendah"

"Republik Riuh Rendah"

Presiden Joko Widodo mengakui secara terbuka popularitas dia turun saat usia pemerintahannya mencapai enam bulan. "Banyak yang sampaikan ke saya, 'Pak, popularitasnya turun'. Memang policy kita di depan sakit semua," kata Jokowi dalam acara silaturahim dengan pers di Auditorium TVRI, Senayan, Jakarta, Senin (27/4/2015) malam.

Jokowi mengatakan tidak takut popularitasnya turun karena mengambil kebijakan tak populer jika itu menjamin kebaikan di kemudian hari. "Perubahan butuh pil pahit, kesabaran, pengorbanan. Tapi, keyakinan itu harus kita miliki. Perlu loncatan keberanian. Kalau itu diperlukan, akan saya putuskan," katanya.

November 2014, di hadapan warga negara Indonesia di Melbourne, Australia, Jokowi juga mengungkapkan popularitasnya turun setelah mengalihkan subsidi BBM. Sambil bercanda, dia mengatakan, hal itu hanya akan berlangsung sebulan.

"Popularitas turun gara-gara BBM, ya, itu risiko. Masa pemimpin penginnya populer terus? Kalau untuk kebaikan, saya enggak peduli enggak populer. Paling sebulan. Setelah itu minta foto lagi. Pak selfie, Pak," canda Jokowi disambut tawa hadirin.

Meski mengalami penurunan, sejumlah hasil jajak pendapat membuktikan popularitas Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla masih tergolong tinggi. Tidak perlu memperlakukan hasil jajak-jajak pendapat itu untuk mengambil keputusan meskipun tetap dibutuhkan sebagai rujukan.

Jokowi sosok yang sejauh ini dapat dianggap jujur, sederhana, dan, yang terpenting, bukan bagian bablasan Orde Baru. Persoalannya, mungkin berhubung dia the new kid on the block, dia belum membuktikan diri sebagai sosok kepala negara yang berani.

Namun, pada Jumat (1/5) kemarin, Jokowi tampak tegas meminta Polri tidak menahan seorang penyidik KPK, Novel Baswedan.

Wajar setelah enam bulan muncul rasa kecewa terhadap sebuah pemerintahan baru. Hal ini terjadi di negara mana pun di dunia. Kekecewaan itu biasanya bersumber dari kegagalan pemerintah memenuhi janji-janji kampanye.

Tidak ada politisi yang tak berbohong dalam kampanye, mulai dari ngibul sampai "kebohongan ringan" (white lies). Kedua jenis kebohongan itu mungkin dilakukan semua politisi yang bertarung di pemilihan eksekutif/legislatif dari pusat sampai daerah beberapa tahun terakhir ini, khususnya di Pilpres 2014.

Keberadaan Anda selama lima menit di kotak suara bertujuan memilih wakil Anda untuk periode lima tahun. Pasti tak sedikit dari Anda yang telah menyesal memilih duet Jokowi-Kalla pada tahun lalu.

Kalau di Amerika Serikat ini namanya too dumb to be governed. Celakanya, untuk kasus di Indonesia mungkin bisa ditambahi too dumb to governed.

Intinya, tak ada politisi yang memenuhi 100 persen janji kampanye. Di lain pihak, kekecewaan itu tidak bisa langsung dikompensasi dengan pergantian legislatif/eksekutif di tengah jalan.

Belum lama ini kita menjadi tuan rumah peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika di Jakarta dan Bandung. Dari sekarang ada baiknya Presiden Jokowi mempersiapkan KTT Indonesia-Afrika untuk menggenjot ekspor kita ke "benua masa depan" yang bakal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi tertinggi itu.

Jokowi juga sudah manggung di KTT APEC di Beijing, Tiongkok; KTT G-20 di Melbourne, Australia; dan dua kali KTT ASEAN. Semua negara dan kawasan respek terhadap Indonesia dan ingin menjalin hubungan erat dengan Jokowi.

Popularitas Jokowi pada hari-hari ini mungkin melambung karena ketegasan melakukan eksekusi gelombang kedua terhadap delapan terpidana mati perkara narkoba. Ini juga salah satu dari tiga tujuan Trisakti, yakni menjaga kedaulatan politik dan hukum kita dari penyelundupan narkoba.

Oh ya, satu lagi pernyataan Jokowi tentang perlunya mengurangi ketergantungan utang dari Bank Dunia, ADB, dan IMF. Bukankah ini juga merupakan salah satu cita-cita Trisakti mengenai kemandirian ekonomi?

Jadi, sekali lagi, Jokowi sosok sederhana dan jujur yang tak memiliki beban politik masa lalu. Mungkin saya dan Anda merasa lebih mampu menjadi presiden, tetapi dia toh sudah dipilih mayoritas rakyat melalui proses demokrasi.

Beberapa hari lalu, Jokowi meresmikan dimulainya pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera. Ini sesuai dengan tagline "kerja, kerja, kerja".

Namun, tiba-tiba muncul lagi drama baru: penangkapan Novel Baswedan. Kita memang "Republik Riuh Rendah"....

Duo "Bali Nine" Akan Dieksekusi, SBY Batal Jadi Pembicara di Australia

Duo "Bali Nine" Akan Dieksekusi, SBY Batal Jadi Pembicara di Australia

Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan kunjungan ke ibu kota Australia Barat, Perth pada Jumat (1/5/2015). Seharusnya Yudhoyono menjadi pembicara utama dalam acara The Zone yang digelar University of Western Australia.

Humas The Zone, Sonia Nolan mengukuhkan hal tersebut kepada wartawan ABC L. Sastra Wijaya hari Senin (27/4).

Semula SBY, panggilan akrab Yudhoyono, akan menjadi pembicara dalam forum diskusi yang diselenggarakan universitas terbesar di Australia Barat tersebut dalam acara yang disebut In The Zone.

"Kami mendapat pemberitahuan dari SBY bahwa beliau tidak akan datang, berhubungan dengan sangat sensitifnya hubungan Indonesia-Australia sekarang ini." kata Sonia Nolan.

Pembatalan ini terjadi menyusul akan dieksekusinya dua terpidana mati asal Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran di Penjara Nusa Kambangan dalam waktu  dekat.

Walau SBY tidak hadir secara fisik, menurut Sonia, The Zone tetap akan diselenggarakan, dan SBY tetap akan memberikan pandangannya lewat video.

Rayakan 100 Tahun Kemerdekaan, Indonesia Harus Lolos ke Piala Dunia

Rayakan 100 Tahun Kemerdekaan, Indonesia Harus Lolos ke Piala Dunia

Tim Sinergi bentukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (1/4/2015). 

Dalam pertemuan itu, tim yang diketuai Suryo Pratomo tersebut menyampaikan kepada Wapres mengenai gambaran strategi PSSI ke depannya. Salah satu hal yang disampaikan berkaitan dengan target PSSI lolos kualifikasi Piala Dunia 2046 pada 2045 mendatang.

"Tim sudah diskusi tiga bulan, masukan sementara adalah bangun sepak bola tidak bisa instan. Momentum 100 tahun kemerdekaan Indonesia harus jadi titik puncak prestasi. Pada 2045 PSSI harus bisa lolos dari kualifikasi Piala Dunia, kompetisi di Indonesia harus jadi kompetisi terbaik di Asia," kata Suryo di Kantor Wakil Presiden Jakarta.

Menurut Suryo, Wapres memahami bahwa membangun pesepakbolaan Indonesia tidak bisa instan. Wapres pun meminta agar PSSI membenahi sistemnya.

"Beliau singgung banyak hal dari ujung ke ujung, sistem harus dibenahi, bukan bangun orang, tapi bangun sistem agar 2045 bisa lahirkan atlet terbaik," kata Sekretaris Jenderal PSSI Joko Driyono.

Di samping itu, kata Suryo, pemerintah memahami kewajibannya untuk membangun sarana olahraga yang memadai agar mampu melahirkan pemain yang andal. Ia juga menyampaikan bahwa Wapres Kalla menghargai apa yang sudah diusahakan tim nasional Indonesia selama ini.

Wapres mengaku selalu teringat akan keberhasilan Indonesia menahan imbang Uni Soviet dalam pertandingan olimpiade di Melbourne pada 1956. "Wapres sampaikan, sepak bola olahraga yang digemari. Wapres sampaikan juga keberhasilan Indonesia lawan Uni Soviet di Melbourne selalu terngiang. Bisa tahan Uni Soviet saja bisa teringat setengah abad, kalau bisa juara, tentu ceritanya beda," kata Suryo.

Dalam pertemuan dengan Wapres, Tim Sinergi juga sempat menyinggung masalah Liga Super Indonesia yang pelaksanaannya sempat ditunda karena adanya sejumlah tim yang belum lolos verifikasi.

Saksi Ahli Suryadharma dan KPK Adu Argumen soal Penghitungan Kerugian Negara

Saksi Ahli Suryadharma dan KPK Adu Argumen soal Penghitungan Kerugian Negara

Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda berpendapat, tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama pada 2010-2013 menyalahi aturan. Sebab, penetapan itu dilakukan sebelum KPK mengantongi data kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Chairul mengatakan, di dalam persidangan KPK menyatakan jika telah menemukan dua bukti permulaan yang cukup, yang mengindikasikan terjadinya tindak pidana korupsi. Selain keterangan saksi dan dokumen, ada pula indikasi kerugian negara yang dihitung sendiri oleh KPK berdasarkan keterangan yang diperoleh dalam penyelidikan.

Kerugian keuangan negara itu terdapat pada proses rekruitmen Panitia Penyelnggara Ibadah Haji sebesar Rp 3,074 miliar dan dalam proses pengadaan pemondokan jamaah haji di Arab Saudi sebesar Rp 1,8 triliun.

"Kalau dia menghitung sendiri dan menjadikan itu sebagai alat untuk menetapkan tersangka, itu namanya membuat bukti. Itu perbuatan melawan hukum," kata Chairul saat menjadi saksi ahli dalam sidang praperadilan yang diajukan Suryadharma terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (1/4/2015).

Menurut Chairul, BPK telah diberi wewenang di dalam Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Sehingga, kata dia, jika ada sebuah perkara korupsi yang tengah ditangani penyelidik, mereka bisa meminta pendapat BPK untuk mengetahui apakah terjadi kerugian keuangan negara atau tidak.

"Tetapi fakta persidangan menunjukkan tadi dasar menentukan kerugian keuangan negara itu bukan dari BPK, tapi dari hitung-hitungannya sendiri, itu namanya membuat bukti. Sementara dia hanya boleh mencari dan mengumpulkan bukti," kata dia.

Dipatahkan

Pernyataan Chairul rupanya mengundang pertanyaan dari Anggota Biro Hukum KPK, Abdul Basir. Basir bertanya apakah penyelidik diperbolehkan untuk melakukan analisa atas surat-surat dan kwitansi yang diperoleh pada saat penyelidikan. "Bisa," kata Chairul.

Tak berhenti di situ, Basir juga bertanya apakah menghitung selisih uang yang terdapat di dalam kwitansi juga merupakan bagian dari analisis. Mendapat pertanyaan itu, Chairul pun membenarkannya. "Iya," kata Chairul.

Sementara itu, Anggota Biro Hukum KPK lainnya, Nur Chusniah mengatakan, UU KPK selangkah lebih maju daripada UU KUHAP. Ia menjelaskan, ketika penyelidik telah menemukan sebuah peristiwa pidana dan mengantongi calon tersangka, maka sudah wajar jika mereka mengumumkan siapa tersangka tersebut. Namun sebelumnya, status penyelidikan itu ditingkatkan terlebih dahulu menjadi penyidikan.

"Ketika penyidikan, itu firm sama dengan di KUHAP (soal penetapan tersangka). Namun, kami sudah lebih maju dari KUHAP, ketika kita sudah menemukan peristiwa pidana, calon tersangkanya ada, kenapa tidak harus ditetapkan sebagai tersangka?" kata Nur saat ditemui usai persidangan.

Pimpinan DPR Minta Kubu Agung Laksono Sabar

Pimpinan DPR Minta Kubu Agung Laksono Sabar

Pimpinan DPR batal menindaklanjuti surat yang dikirimkan Fraksi Partai Golkar kubu Agung Laksono terkait pergantian pimpinan fraksi Golkar. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, hal ini dilakukan karena ada putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara yang menunda keabsahan kubu Agung. 

"Karena ada putusan sela dan menjadikan itu tertunda, ya artinya masih status quo. Masih pimpinan fraksi yang ada sekarang (Ade Komarudin)," kata Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Fadli meminta kubu Agung untuk bersabar sampai ada putusan hukum tetap. Setelah itu, kata dia, kubu bisa melakukan pergantian pengurus fraksi.

"Kami tidak akan bacakan suratnya. Tidak akan dibahas dalam Bamus (Badan Musyawarah) juga," ucap Fadli.

Setelah keluarnya pengesahan Menkumham, Agung Laksono ingin mengganti susunan pengurus fraksi di DPR. Namun kubu Aburizal melakukan perlawanan dan mempertahankan kepengurusan fraksi saat ini yang dipimpin Ade Komarudin.

Dua Polwan Akan Bantu Evakuasi WNI dari Yaman

Dua Polwan Akan Bantu Evakuasi WNI dari Yaman

Tujuh personel polisi berfoto bersama di ruangan konferensi pers Divisi Humas Polri, Rabu (1/4/2015). Mereka adalah utusan Polri yang bergabung dengan tim dari Kementerian Luar Negeri dan TNI yang akan berangkat ke Yaman untuk mengevakuasi warga negara Indonesia dari wilayah perang.

Dari tujuh polisi tersebut, dua di antaranya merupakan polisi wanita (polwan). Mereka adalah Kepala Subbidang Kedokteran Forensik Pusdokes Polri AKBP Lisda Cancer serta Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di Baharkam Polri, Kompol Elia Susanti.

Lantas, apa tugas keduanya selama berada di Yaman?

"Tugas saya membantu masalah kesehatan WNI di sana sampai ke Tanah Air," ujar Lisda saat berbincang dengan wartawan di ruangan konferensi pers Divisi Humas Polri, Rabu.

Lisda mengatakan, berdasarkan informasi yang didapat sebelum diberangkatkan, WNI terbagi di dua titik pengungsian. Biasanya persoalan gangguan kesehatan pasti muncul di kamp pengungsian. Oleh sebab itu, Lisda membawa obat-obatan, mulai dari peralatan P3K hingga obat-obatan berbagai penyakit.

Menurut Lisda, tugasnya tersebut tak lain untuk mempercepat proses evakuasi WNI dari Yaman kembali ke Tanah Air. Peran polwan, kata dia, dalam tugas kali ini cukup penting. Sebab, Yaman memiliki kebudayaan islami yang cukup kental, yaitu perempuan dan laki-laki yang bukan suami istri tak boleh saling bersentuhan. Oleh sebab itu, keberadaan polwan untuk mengurus WNI perempuan.

"Saya bangga, di antara polwan-polwan yang ada, saya yang ditunjuk. Saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh," ujar Lisda.

Misi pertama

Sementara bagi Kompol Elia Susanti, tugas kali ini mempunyai tantangan tersendiri. Tantangannya bukan lantaran mesti meninggalkan kedua anaknya yang masih bocah. Akan tetapi, Lisda baru pertama kali mendapatkan tugas melakukan evakuasi dari wilayah perang.

"Kalau misi perdamaian dan perlindungan, ya saya pernah ke Arab Saudi dan Jepang. Cuma kalau misi evakuasi dari konflik, ini jelas yang perdana," ujar dia.

Perempuan yang akrab disapa Santi ini mengaku, misi evakuasi WNI dari Yaman ini didapatnya secara mendadak, yakni pada Senin (30/3/2015) lalu. Otomatis, dia hanya mempunyai satu hari untuk persiapan. Namun, Santi mengaku siap-siap saja menjalankan tugas tersebut.

"Ini tantangan bagi saya. Kita lihat saja nanti hasilnya. Mudah-mudahan kami berhasil," ujar Santi.

Ketua Satgas misi tersebut, Kombes Krishna Murti, menjelaskan, tujuh orang polisi yang diutus dibagi ke dalam dua wilayah penugasan, yaitu kota Sana'a, Yaman; dan Salalah, Oman. Tim akan memeriksa kondisi WNI di dua titik itu.

Timnya akan masuk ke Yaman melalui kota Al Hudaida, sekitar 300 kilometer dari pusat kota Sana'a. Dari sana, tim akan menyisir hingga ke Salalah. Setelah mengumpulkan WNI, TNI telah menyiapkan sejumlah pesawat untuk mengangkut WNI tersebut ke Tanah Air.

"Mudah-mudahan operasi ini berhasil. Karena alhamdulillah, sampai saat ini Indonesia masih diterima oleh dua faksi yang berkonflik," ujar Krishna.

Angelina Sondakh Diperiksa KPK di Rutan Pondok Bambu

Angelina Sondakh Diperiksa KPK di Rutan Pondok Bambu

Mantan anggota DPR Angelina Patricia Pingkan Sondakh diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet dan gedung serbaguna Sumatera Selatan tahun 2010-2011. Angie diperiksa sebagai saksi bagi mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Selatan, Rizal Abdullah.

"Yang bersangkutan diperiksa di rumah tahanan Pondok Bambu," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Kamis (11/12/2014).

Mengapa Angie diperiksa di tempatnya ditahan? "Supaya efisien (pemeriksaannya)," ujar Priharsa.

Saat proyek pembangunan Wisma Atlet dilakukan pada tahun 2010-2011, Angie merupakan anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pemuda, olahraga, kebudayaan dan pendidikan. Saat ini, Angie merupakan terpidana kasus suap terkait penganggaran proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta proyek lain di Kementerian Pendidikan Nasional.

KPK mengumumkan penetapan Rizal Abdullah sebagai tersangka pada 29 September lalu. Selaku Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet SEA, Rizal disangka bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait dengan pengadaan wisma atlet SEA Games, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, dan pembangunan gedung serba guna Provinsi Sumsel tahun anggaran 2010-2011.

Penetapan Rizal sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan kasus suap wisma atlet SEA Games. Kasus suap proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga tersebut menjerat Nazaruddin beserta anak buahnya, Mindo Rosalina Manulang, mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, serta Direktur Pemasaran PT Duta Graha Indah Mohammad El Idris.

Terkait dengan kasus yang menjerat Rizal, KPK menduga ada penggelembungan harga yang mengakibatkan kerugian negara. Nilai kerugian negara dalam proyek ini lebih kurang Rp 25 miliar.

Kira-kira tiga tahun lalu, Rizal pernah bersaksi dalam persidangan kasus suap wisma atlet dengan terdakwa Mohamad El Idris. Dalam persidangan, Rizal mengaku pernah menerima uang Rp 400 juta dari Duta Graha Indah. Rizal mengaku tidak tahu tujuan pemberian uang itu. Dia hanya menirukan El Idris yang mengatakan bahwa uang itu untuk "Bapak".

Dia pun mengaku telah mengembalikan uang tersebut kepada KPK. Kemudian, dalam vonis El Idris, Rizal menjadi salah satu pihak yang dinyatakan terbukti menerima uang El Idris.

Adapun Idris divonis dua tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Menurut putusan, uang tersebut diterima Rizal sebagai ucapan terima kasih karena PT DGI memenangi pengerjaan proyek wisma atlet SEA Games.

Golkar dan PAN Selalu "Ngotot" Dapat Kursi, Gerindra Mengalah

Golkar dan PAN Selalu "Ngotot" Dapat Kursi, Gerindra Mengalah

Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengakui, Koalisi Merah Putih saat ini sudah tidak solid dan menuju ambang perpecahan. Penyebabnya, kata dia, partai-partai di KMP lebih mementingkan kursi dan jabatan daripada kepentingan ideologis.

"KMP ini kan persoalan waktu karena dasarnya tidak solid. Kepentingan lebih mendominasi dibanding persoalan ideologis," kata Desmond dalam diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2014).

Desmond mengungkapkan, ada dua partai politik yang selalu ngotot untuk mendapatkan jabatan di KMP, yakni Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Sebaliknya, dia mengklaim Partai Gerindra selalu mengalah untuk kedua partai itu.

"Pengalaman berbagi di jabatan yang selalu mengalah Gerindra, yang ngotot Golkar dan PAN. Pak Prabowo selama ini dalam rangka koalisinya senang, jabatan anaknya (kader Gerindra) pun dikasih ke orang lain," ujar Desmond.

Jika melihat posisi pimpinan di DPR dan MPR yang saat ini dikuasai oleh KMP, Golkar dan PAN memang mendapatkan posisi di kedua lembaga. Golkar di DPR menempatkan Setya Novanto sebagai ketua. Di MPR, Golkar juga mendapat Mahyudin sebagai wakil ketua.

Adapun PAN di DPR menempatkan Taufik Kurniawan sebagai wakil ketua. Sementara itu, Zulkifli Hasan di MPR mendapatkan posisi ketua.

Gerindra sendiri hanya mendapat Fadli Zon sebagai Wakil Ketua DPR. Di MPR, Gerindra tidak mendapatkan posisi ketua atau wakil ketua.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PPP kubu Djan Faridz, Achmad Dimyati Natakusumah, merasa partainya tidak merasakan manfaat bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Partainya pun mempertimbangkan untuk beralih mendukung pemerintah.

"Kami tidak dapat apa-apa di KMP. Kami rasakan manfaatnya enggak ada. Di KIH, kami belum coba," kata Dimyati di sela-sela Musyawarah Kerja Nasional PPP di Hotel JS Luwansa, Rasuna Said, Jakarta, Kamis (11/12/2014) siang.

Politik Distributif

Politik Distributif

Tahun 2014 setidaknya ada tiga momen politik, yang terdapat partisipasi dan keterlibatan warga dalam jumlah besar.

Pertama, momen pemilu legislatif. Kedua, momen pemilu presiden. Ketiga, momen inagurasi Joko Widodo. Partisipasi warga dalam ketiga momen tersebut masih dalam satu tarikan napas yang disebut sebagai partisipasi elektoral atau partisipasi dalam rangkaian aktivitas kepemiluan. Sebuah bentuk partisipasi politik yang tergolong dalam kadar yang masih rendah.

Partisipasi politik

Terlihat ada kebingungan di masyarakat dalam memaknai politik. Bahkan, mereka yang terlibat dalam ketiga momen di atas bisa merasa sangat yakin bahwa mereka telah dan sedang terlibat secara politik. Warga memandang politik sebagai sesuatu yang dianggap terkait dengan berbagai simbol yang bersifat institusional seperti pemilu, bahkan ada yang memaknainya melalui dukungan terhadap sosok atau seseorang yang merepresentasikan kekuasaan (Jokowi atau Prabowo).

Saya sependapat dengan Susan C Stokes (2013), yang tidak terjebak memaknai politik dalam sebuah narasi besar yang abstrak. Politik ia maknai sebagai proses alokasi dan distribusi sumber daya kepada warga. Alhasil, secara sederhana bisa dinilai, aktivitas warga yang melibatkan diri dengan proses alokasi dan distribusi sumber daya adalah bentuk partisipasi politik.

Proses alokasi sumber daya adalah ranah pembahasan antara legislatif dan eksekutif, pengesahan dari proses penganggaran dan legislasi adalah domain dari legislatif. Sementara proses distribusi yang terwujud dalam transformasi anggaran dan perundangan menjadi sesuatu yang memberi daya serta diantarkan kepada warga dalam bentuk kebijakan, program, informasi publik, bantuan, bahkan peraturan perundangan adalah tugas eksekutif dan jajaran birokrasinya.

Pertanyaan utamanya, berasal dari manakah dasar rujukan bagi proses alokasi (budgeting dan legislasi) hingga distribusi (transformasi jadi kebijakan, program, dan peraturan) sumber daya dilakukan legislatif dan eksekutif? Jika proses politik ini bertujuan menjawab kebutuhan dan menyelesaikan masalah warga, sudahkan warga ditanya dan dilibatkan dalam tiap prosesnya?

Dua pertanyaan inilah titik penting untuk menjawab partisipasi politik warga. Wakil rakyat dalam hal ini tak bisa mengatasnamakan rakyat karena ada jurang pemisah antara kepentingan warga dan kepentingan partai politik. Karena, jika warga dan kepentingannya absen dari kedua proses tersebut, sesungguhnya hanya kepentingan elite politik yang hadir dan bentuk kegagalan dari partisipasi politik warga.

Di sinilah hadir konsep politik distributif sebagai suatu strategi melibatkan partisipasi warga dalam proses penentuan alokasi dan distribusi sumber daya. Strategi ini bisa dilakukan oleh eksekutif dan atau legislatif, dalam hal ini presiden dan atau DPR, untuk tidak terjebak oleh kepentingan oligarki. Melihat kondisi saat ini, potensi dan peluang terbesar justru ada di tangan eksekutif/presiden untuk menjalankan strategi ini.

Dari mana memulai proses politik distributif ini? Politik distributif adalah sebuah strategi yang memiliki kemampuan mendorong keterlibatan warga dengan menghubungkan antara fase perencanaan, fase kesepakatan, dan fase pengawasan dari proses alokasi dan distribusi sumber daya. Di sinilah peran penting pemilu karena ketiga fase tersebut dihubungkan melalui proses pemilu.

Pertama, fase perencanaan, yang terjadi pada masa prapemilu. Berisikan sejumlah aktivitas, seperti konsolidasi dukungan, pemetaan kebutuhan warga, penyerapan aspirasi, dialog warga, serta menyusun visi misi dan program melalui proses yang bottom-up dari aspirasi dan kebutuhan warga. Jadi, visi, misi, dan program yang final bukanlah yang diberikan ke Komisi Pemilihan Umum, yang berasal dari pikiran kandidat dan tim suksesnya, melainkan dari hasil kesepakatan yang dimunculkan dari bawah dari proses penyempurnaan yang dialogis dengan warga.

Caranya bisa melalui proses penyerapan aspirasi, dialog warga, atau survei warga. Pada fase ini, output-nya menyepakati masalah dan kebutuhan warga yang harus dijawab melalui program-program kandidat. Fase perencanaan ini sangat penting dalam politik distributif karena merupakan bahan bakar bagi keterlibatan warga pada fase-fase selanjutnya. Sangat disayangkan karena sesungguhnya tidak satu pun dari kedua kandidat presiden kita, baik Jokowi maupun Prabowo, melalui fase ini.

Kedua, fase kesepakatan, yang terjadi pada hari pemilihan atau pencoblosan. Fase ini wujud sebuah kesepakatan politik untuk menggantungkan kepercayaan kepada pemimpin. Bentuk konkretnya saat ini adalah visi, misi, dan program kandidat yang menang, dalam hal ini Jokowi (meski visi, misi, dan programnya tak melalui fase perencanaan yang ideal).

Ketiga, fase pengawasan. Ini merupakan proses pasca pemilu setelah kandidat terpilih dan harus kita awasi. Sebab, pada fase inilah relasi kuasa antara warga dan kandidat terpilih sudah tak lagi setara. Sementara proses alokasi dan distribusi sumber daya secara nyata terjadi pada fase ini. Apa yang terjadi pada fase perencanaan adalah sesuatu yang penting dan harus terus dikawal agar proses alokasi dan distribusi sumber daya sesuai dengan apa yang direncanakan.

Saya ambil satu contoh apa yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Warga pada fase perencanaan atau masa pra-pemilu menyerukan pentingnya pembangunan sarana transportasi publik massal untuk mengatasi hambatan mobilitas penduduk akibat kemacetan. Apa yang terjadi kemudian, pada fase pengawasan atau masa pasca pemilu justru muncul keinginan Pemerintah Provinsi DKI membangun enam ruas jalan tol. Dari berbagai diskusi warga, proses penyerapan aspirasi, hingga survei tentang masalah warga dan solusinya ini tak muncul sebagai bagian dari rencana alokasi anggaran yang akan dieksekusi sebagai bagian dari proses distribusi sumber daya kepada warga.

Rentan dibajak

Setelah Jokowi terpilih sebagai presiden, kini kita telah masuk pada fase pengawasan dalam proses alokasi dan distribusi sumber daya. Maka, strategi pelibatan warga dalam politik distributif untuk membuka ruang bagi warga menuntut apa yang telah direncanakan dan dijanjikan adalah suatu bentuk kekuatan agar tidak terjadi pembajakan elite di parlemen atau justru penyelewengan dan pengkhianatan oleh presiden terpilih itu sendiri. Karena itu, keterlibatan dan partisipasi warga tidak bisa lagi dalam wujud hadir secara fisik dalam jumlah besar, tetapi absen secara kepentingan dan tuntutan akan akses terhadap sumber daya.

Saat ini menjadi penting bagi pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo memosisikan sebagai rakyat, bukan merepresentasikan cara berpikir partai politik dan elite-elitenya. Bersatulah atas nama rakyat menuntut akses terhadap sumber daya untuk kesejahteraan dan kemuliaan warga. Sebab, jika kekuatan oligarki telah bekerja mempersatukan para elite politik, yang ada hanyalah bagi kekuasaan dan bagi keuntungan di antara mereka.

Oleh karena itu, terlibatlah dalam proses pertarungan alokasi dan distribusi sumber daya yang menguntungkan bagi warga. Di situlah letak partisipasi politik, bukan pada keramaian pesta dan kemeriahan perayaan, melainkan pada keterlibatan warga di berbagai ruang politik yang menyuarakan akses terhadap sumber daya, baik di dalam mekanisme public hearing maupun aksi di jalan.

Dirga Ardiansa

Bangun Perbatasan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Gandeng TNI

Bangun Perbatasan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Gandeng TNI

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan, dukungan TNI dan aparat keamanan diperlukan untuk meningkatkan pencapaian pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan. Dengan demikian, pelaksanaan program unggulan dalam membangun desa di wilayah perbatasan akan dilakukan lebih optimal. Rasa nasionalisme masyarakat di perbatasan pun dianggap akan meningkat.

“Juga membantu mendorong peningkatan alokasi dana ke wilayah-wilayah perbatasan,” ujar Marwan Jafar dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12/2014).

Marwan pun menyampaikan pesan itu dalam Apel Dandim dan Danrem Seluruh Indonesia 2014 yang berlangsung di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Kamis (5/12). Turut hadir, Kepala Staf Angkatan Darah (Kasad) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Menurut Marwan, kerja sama dan dukungan TNI sangat penting untuk membuka isolasi di kawasan perbatasan. Selain itu, TNI juga bisa mempercepat pembangunan dengan membantu meningkatkan jumlah jalan di kualitas perbatasan, baik itu jalan kabupaten, jalan provinsi atau jalan strategis nasional.

“Ini untuk merencanakan program, kegiatan dan keterlibatan lintas sektor dan daerah. Kemudian, memperkuat kelembagaan BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) dan Badan Perbatasan Daerah untuk mengarahkan kementerian dan lembaga, dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk membangun kawasan perbatasan,” ujar Marwan.

Menurut Marwan, masalah perdesaan, daerah terpencil dan transmigrasi merupakan tugas yang memerlukan stamina fisik dan pemikiran yang luar biasa. Karena, kata dia, tidak mudah blusukan ke masyarakat secara langsung. Apalagi dengan kondisi infastruktur yang sangat memprihatinkan.

Namun, Marwan mengatakan kementerian berusaha untuk melaksanakan visi yang sudah dimiliki pemerintah. Adapun visi pemerintah untuk mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

“Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian,” ujar Marwan.

Marwan mengaku sudah membuat sejumlah catatan yang harus dilakukan, dengan demikian masalah perbatasan tak berkembang semakin lebar. Misalnya saja, mengenai memperjelas status kependudukan, ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat perbatasan, mengembangkan  jaringan komunikasi. “Juga akselerasi pembangunan infrastruktur di desa perbatasan, sektor pertahanan di desa perbatasan, program transmigrasi terpadu di perbatasan,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, tentara siap membantu kementerian dalam melindungi masyarakat perbatasan. “Silahkan Kementerian Desa mengajak TNI membangun perbatasan. TNI dengan Kementerian harus kerja sama untuk mengatasi masalah  perbatasan, daerah tertinggal dan daerah terisolir,” ujarnya.

Rapat Pleno Golkar Ricuh, Sekelompok Massa Geruduk Masuk

Rapat Pleno Golkar Ricuh, Sekelompok Massa Geruduk Masuk

Partai Golkar sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan Musyawarah Nasional IX guna memilih ketua umum baru pada 30 November mendatang. Namun, kericuhan mulai muncul meskipun Munas belum dimulai.

Sekelompok massa yang mengaku berasal dari Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) tiba-tiba datang dan merangsek masuk ke dalam ruang rapat pleno yang digelar di DPP Partai Golkar, di Slipi, Jakarta Barat, Senin (24/11/2014) ini. Belum diketahui apa tujuan mereka mendatangi rapat pleno tersebut.

"AMPG... Golkar... AMPG... Golkar...," teriak para anggota kelompok yang mengaku dari AMPG tersebut.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Sekelompok massa yang diperkirakan berjumlah sekitar 50 orang tiba-tiba datang dan langsung merangsek masuk ke ruang rapat pleno. Kelompok massa yang mengenakan atribut kemeja bermotif loreng kuning-hitam dengan logo bergambar pohon beringin dan bertuliskan "Barisan AMPG" berteriak-teriak menyebut nama "Nurdin".

Tidak jelas Nurdin siapa yang dimaksud oleh kelompok tersebut. Kemungkinan yang dimaksud adalah Nurdin Halid, pemimpin Steering Committee Rapimnas Golkar di Yogyakarta, beberapa hari lalu.

"Nurdin, mana Nurdin? Mana kau, Nurdin," teriak para anggota kelompok tersebut.

Awalnya mereka sempat diminta untuk keluar. Setelah keluar, tiba-tiba mereka masuk kembali bersama Ketua AMPG Yoris Raweyai.

Yoris bersama anggota AMPG langsung menduduki ruang rapat. Yoris Meminta kejelasan terkait pelaksanaan Munas Golkar yang dirasa ditentukan oleh hanya sekelompok pihak. "Golkar ini bukan punya sekelompok orang," kata Yoris.

Saat Yoris dan anggota AMPG menduduki ruang rapat pleno, Aburizal Bakrie, Idrus Marham, dan beberapa pejabat Golkar yang mendukung pencalonan Aburizal sedang melaksanakan shalat ashar.

KPU Diminta Siapkan Tiga Opsi Mekanisme Pilkada karena Perppu Belum Dibahas DPR

KPU Diminta Siapkan Tiga Opsi Mekanisme Pilkada karena Perppu Belum Dibahas DPR

Komisi II DPR meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyiapkan tiga bentuk mekanisme terkait regulasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Perlunya sejumlah opsi mekanisme pilkada karena hingga saat ini belum ada keputusan DPR mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

"KPU harus mempersiapkan tiga opsi dalam menyelenggarakan Pilkada secara serentak di daerah. Opsi pertama bila Perppu Nomor 1/2014 diterima, kedua bila ditolak, dan ketiga bila diterima dengan syarat tertentu," kata Ketua Komisi II DPR Rambe Kamaruzaman, saat memimpin rapat dengar pendapat dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu, di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Senin (24/11/2014).

Rambe mengatakan, jika DPR menerima peraturan itu, maka mekanisme yang digunakan berjalan normal. Sebaliknya, KPU harus menggunakan mekanisme khusus bila peraturan itu ditolak DPR.

"Januari 2015 peraturan itu baru dibahas DPR. Mudah-mudah tidak sampai dua bulan DPR sudah memutuskan," ujar Rambe.

Ia pun tak mau berandai-andai apa keputusan yang akan diambil DPR karena hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai Perppu Pilkada.

Menanggapi hal ini, Ketua KPU RI Husni Kamil Manik mengatakan Perppu Nomor 1/2014 merupakan satu-satunya dasar hukum dalam melaksanakan pilkada. Untuk saat ini, KPU hanya merujuk pada ketentuan tersebut.

"Kami tidak memiliki dasar hukum lain untuk menyelenggarakan pesta demokrasi di daerah. Jika ada perubahan regulasi, itu hak DPR, dan kami akan mempelajarinya," katanya.

Husni juga menekankan bahwa KPU tidak memiliki peran jika dilaksanakan pilkada tidak langsung. "Jika Perppu Nomor I/2014 ditolak, kami memang tidak memiliki peran. Kalau perppu ditolak, bukan berarti UU Nomor 22/2014 tetap dilaksanakan," ujar Husni.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan, KPU dan Bawaslu jangan merasa tidak memiliki peran bila Perppu Nomor I/2014 maupun Perppu Nomor II/2014 tidak disetujui DPR.

"Semangatnya itu bukan memiliki peran atau tidak, melainkan keberhasilan pelaksanaan pilkada di daerah," kata Riza.