Pimpinan DPR Minta Kubu Agung Laksono Sabar

Pimpinan DPR Minta Kubu Agung Laksono Sabar

Pimpinan DPR batal menindaklanjuti surat yang dikirimkan Fraksi Partai Golkar kubu Agung Laksono terkait pergantian pimpinan fraksi Golkar. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, hal ini dilakukan karena ada putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara yang menunda keabsahan kubu Agung. 

"Karena ada putusan sela dan menjadikan itu tertunda, ya artinya masih status quo. Masih pimpinan fraksi yang ada sekarang (Ade Komarudin)," kata Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Fadli meminta kubu Agung untuk bersabar sampai ada putusan hukum tetap. Setelah itu, kata dia, kubu bisa melakukan pergantian pengurus fraksi.

"Kami tidak akan bacakan suratnya. Tidak akan dibahas dalam Bamus (Badan Musyawarah) juga," ucap Fadli.

Setelah keluarnya pengesahan Menkumham, Agung Laksono ingin mengganti susunan pengurus fraksi di DPR. Namun kubu Aburizal melakukan perlawanan dan mempertahankan kepengurusan fraksi saat ini yang dipimpin Ade Komarudin.

Angket Akan Ungkap Konspirasi di Balik SK Menkumham

Angket Akan Ungkap Konspirasi di Balik SK Menkumham

Kuasa hukum kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, kontroversi yang timbul dari pengesahan kepengurusan partai politik merupakan alasan yang kuat untuk mengajukan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Hak angket ini, sebut Yusril, akan membuka lebih jauh hal-hal di balik pengesahan kepengurusan partai politik. 

"Dasar hak angket, bisa apa saja. Kebijakan pemerintah yang memberikan dampak luas dalam kehidupan sosial, atau pengesahan terhadap parpol oleh Menkumham bisa jadi suatu alasan untuk ajukan angket karena dampak putusan itu cukup luas," ujar Yusril, di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (25/3/2015).

Yusril meyakini, penggunaan hak angket ini akan menyingkap banyak hal. Salah satu yang akan menjadi fokus penyelidikan panitia angket di antaranya latar belakang dikeluarkannya SK Menkumham.

"Seperti, ada kah keterlibatan pihak lain, ada kah konspirasi politik Menkumham? Apakah Menkumham hilang independensinya? Hak angket bisa membuka itu," ujar Yusril.

JIka pengajuan hak angket ini diterima dalam forum rapat paripurna, maka panitia angket yang terbentuk akan memiliki wewenang yang sangat luas.

"Panitia angket akan jadi seperti jaksa bisa panggil siapa saja dan bisa bertindak betul-betul seperti penyidik. Ini akan timbulkan dampak politik sangat luas," kata dia.

Koalisi Merah Putih sepakat untuk mengajukan hak angket untuk menindaklanjuti keputusan Menkumham yang mengesahkan PPP kubu M Romahurmuzy dan Partai Golkar kubu Agung Laksono. KMP menganggap keputusan itu telah menyalahi undang-undang dan bentuk intervensi pemerintah terhadap partai politik. Mereka mengklaim, saat ini sudah ada 115 tanda tangan yang menyetujui penggunaan hak angket.

Golkar dan PAN Selalu "Ngotot" Dapat Kursi, Gerindra Mengalah

Golkar dan PAN Selalu "Ngotot" Dapat Kursi, Gerindra Mengalah

Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengakui, Koalisi Merah Putih saat ini sudah tidak solid dan menuju ambang perpecahan. Penyebabnya, kata dia, partai-partai di KMP lebih mementingkan kursi dan jabatan daripada kepentingan ideologis.

"KMP ini kan persoalan waktu karena dasarnya tidak solid. Kepentingan lebih mendominasi dibanding persoalan ideologis," kata Desmond dalam diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2014).

Desmond mengungkapkan, ada dua partai politik yang selalu ngotot untuk mendapatkan jabatan di KMP, yakni Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Sebaliknya, dia mengklaim Partai Gerindra selalu mengalah untuk kedua partai itu.

"Pengalaman berbagi di jabatan yang selalu mengalah Gerindra, yang ngotot Golkar dan PAN. Pak Prabowo selama ini dalam rangka koalisinya senang, jabatan anaknya (kader Gerindra) pun dikasih ke orang lain," ujar Desmond.

Jika melihat posisi pimpinan di DPR dan MPR yang saat ini dikuasai oleh KMP, Golkar dan PAN memang mendapatkan posisi di kedua lembaga. Golkar di DPR menempatkan Setya Novanto sebagai ketua. Di MPR, Golkar juga mendapat Mahyudin sebagai wakil ketua.

Adapun PAN di DPR menempatkan Taufik Kurniawan sebagai wakil ketua. Sementara itu, Zulkifli Hasan di MPR mendapatkan posisi ketua.

Gerindra sendiri hanya mendapat Fadli Zon sebagai Wakil Ketua DPR. Di MPR, Gerindra tidak mendapatkan posisi ketua atau wakil ketua.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PPP kubu Djan Faridz, Achmad Dimyati Natakusumah, merasa partainya tidak merasakan manfaat bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Partainya pun mempertimbangkan untuk beralih mendukung pemerintah.

"Kami tidak dapat apa-apa di KMP. Kami rasakan manfaatnya enggak ada. Di KIH, kami belum coba," kata Dimyati di sela-sela Musyawarah Kerja Nasional PPP di Hotel JS Luwansa, Rasuna Said, Jakarta, Kamis (11/12/2014) siang.

Rapat Pleno Golkar Ricuh, Sekelompok Massa Geruduk Masuk

Rapat Pleno Golkar Ricuh, Sekelompok Massa Geruduk Masuk

Partai Golkar sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan Musyawarah Nasional IX guna memilih ketua umum baru pada 30 November mendatang. Namun, kericuhan mulai muncul meskipun Munas belum dimulai.

Sekelompok massa yang mengaku berasal dari Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) tiba-tiba datang dan merangsek masuk ke dalam ruang rapat pleno yang digelar di DPP Partai Golkar, di Slipi, Jakarta Barat, Senin (24/11/2014) ini. Belum diketahui apa tujuan mereka mendatangi rapat pleno tersebut.

"AMPG... Golkar... AMPG... Golkar...," teriak para anggota kelompok yang mengaku dari AMPG tersebut.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Sekelompok massa yang diperkirakan berjumlah sekitar 50 orang tiba-tiba datang dan langsung merangsek masuk ke ruang rapat pleno. Kelompok massa yang mengenakan atribut kemeja bermotif loreng kuning-hitam dengan logo bergambar pohon beringin dan bertuliskan "Barisan AMPG" berteriak-teriak menyebut nama "Nurdin".

Tidak jelas Nurdin siapa yang dimaksud oleh kelompok tersebut. Kemungkinan yang dimaksud adalah Nurdin Halid, pemimpin Steering Committee Rapimnas Golkar di Yogyakarta, beberapa hari lalu.

"Nurdin, mana Nurdin? Mana kau, Nurdin," teriak para anggota kelompok tersebut.

Awalnya mereka sempat diminta untuk keluar. Setelah keluar, tiba-tiba mereka masuk kembali bersama Ketua AMPG Yoris Raweyai.

Yoris bersama anggota AMPG langsung menduduki ruang rapat. Yoris Meminta kejelasan terkait pelaksanaan Munas Golkar yang dirasa ditentukan oleh hanya sekelompok pihak. "Golkar ini bukan punya sekelompok orang," kata Yoris.

Saat Yoris dan anggota AMPG menduduki ruang rapat pleno, Aburizal Bakrie, Idrus Marham, dan beberapa pejabat Golkar yang mendukung pencalonan Aburizal sedang melaksanakan shalat ashar.

Rapimnas Golkar Kemungkinan di Bali

Rapimnas Golkar Kemungkinan di Bali

Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar telah menetapkan Musyawarah Nasional VIII Golkar akan diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, pada 30 November mendatang. Namun, Wakil Sekjen Partai Golkar Ace Hasan mengatakan, lokasi Munas masih bisa berubah.

"Hingga saat ini, belum ada kepastian tentang tempat. Saya mendengar kabar bahwa kemungkinan tidak akan di Bandung atau di Surabaya. Bisa jadi di Bali," kata Ace, saat dihubungi, Jumat (20/11/2014).

Namun, menurut Ace, pilihan tempat di Bandung, Surabaya, atau Bali masih masuk opsi yang dibahas di Rapimnas. Kemungkinan besar, lokasi Munas di salah satu dari tiga tempat tersebut.  Kemungkinan besar, lokasi Munas tidak akan berpindah dari tiga kota tersebut.

"Jika akan mengubah tempat dan tanggal pelaksanaan, sesuai dengan amanat organisasi, harus diputuskan di Rapimnas kembali," tambahnya.

Sebelumnya, politikus Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar terancam mundur dan pindah lokasi. Agun menyebut penyebabnya adalah permasalahan teknis.

Agun menjelaskan, Munas IX yang awalnya akan digelar 30 November 2014, di Bandung, Jawa Barat, kemungkinan pindah ke Jawa Timur atau Bali. Masalah makin rumit karena rapat pleno DPP Partai Golkar untuk menetapkan komposisi dan panitia Munas belum dilakukan.

Salah satu agenda Munas adalah memilih ketua umum yang baru. Sejauh ini, ada delapan calon yang siap bersaing dalam Munas, yakni Aburizal Bakrie, Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y Thohari, Agung Laksono, MS Hidayat, Agus Gumiwang Kartasasmita, Airlangga Hartarto, dan Zainuddin Amali.